Belanja di App banyak untungnya:
Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi turun ke jalan ribuan massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, artis, dan sipil mengguncang Mata Uang Garuda.
Berdasarkan data Refinitiv pada perdagangan Kamis (22/8/2024) nilai tukar rupiah tercatat US$15.595/US$, melemah 0,74%. Ini merupakan pelemahan terbesar sejak perdagangan 14 Juni 2024. Saat itu rupiah ambruk 0,8% dalam sehari.
Aksi demo besar-besaran mahasiswa dan buruh digelar hari ini, Kamis (22/8/2024). Aksi demo adalah bentuk protes atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Rapat panitia kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada Rabu (21/8/2024) menyepakati menggunakan putusan MA terkait batasan usia calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).
Putusan MA mengatur syarat usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan calon terpilih. Sementara putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 pada 4 Juni 2024 lalu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar mengubah Peraturan KPU atau PKPU. MA menyebutkan batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota diubah menjadi berlaku saat pelantikan kepala daerah terpilih.
Sejumlah analis menilai ambruknya nilai tukar rupiah pada hari ini akibat situasi politik dalam negeri yang memanas.
"Ya salah satunya begitu karena transisi dan dinamika politik," ungkap Ekonom Bank Danamon, Hosianna Situmorang kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/8/2024).
Hal senada juga diungkapkan oleh Ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail. Ada kekhawatiran investor jika pemilihan kepala daerah (pilkada) diulang karena ada perbedaan keputusan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Perbedaan pandangan inilah yang menurut Mikail bisa berdampak luas terhadap pilkada yang akan digelar 27 November.
"Iya politik orang takut, ketidakpastian politik tinggi. Karena kalo DPR berbeda dengan keputusan MK ada kemungkinan pilkada ulang," ujarnya.
"Jika ada judicial review ke MK. Kemungkinan MK bisa menganulir hasil pilkada karena berbeda dengan keputusan MK. Jadi menimbulkan ketidakpastian politik," terang Mikail.
Menanggapi situasi saat ini, Ekonom Senior Bank Central Asia (BCA), Barra Kukuh Mamia cenderung melihat bahwa pelemahan rupiah ini terjadi karena penguatan sebelumnya begitu cepat jika dibandingkan emerging market lainnya dan rupiah saat ini overvalue. Nilai tukar rupiah menguat tajam sejak akhir Juni 2024. Rupiah menguat dalam 6 pekan dari delapan pekan terakhir.
"Fair value kita jangka pendek sekitar 15.800-16.000, tetap jangka panjang lebih ke 16.000-16.5000," papar Barra kepada CNBC Indonesia.
Begitu pula dengan Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto yang menyampaikan bahwa pelemahan rupiah ini sejalan dengan tren dolar yang menguat secara global karena investor ambil langkah profit taking sebelum ada agenda ekonomi penting yakni Jackson hole symposium.
"Tidak terlalu banyak concern walaupun ada kisruh putusan MK. Tapi saya rasa untuk pengaruh ke domestik masih relatif sangat terbatas," ungkap Myrdal kepada CNBC Indonesia.
Sebelum rupiah mengalami pelemahan, rupiah sempat menguat sebesar 4,77% secara month to date (mtd) hingga 21 Agustus 2024 dan sepanjang tahun ini hanya terdepresiasi sebesar 0,55%.
Mata Investor Tertuju ke Jackson Hole
Pidato kepala Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Jerome Powell dalam simposium Jackson Hole mendapatkan sorotan. Terutama mengenai arah kebijakan suku bunga The Fed setelah rilis risalah FOMC.
Risalah FOMC menunjukkan pejabat The Fed dalam pertemuan Juli mereka memberi sinyal pemangkasan suku bunga pada September semakin terbuka..
"Mayoritas besar eserta dalam pertemuan 30-31 Juli "mengamati jika data terus muncul sesuai harapan, kemungkinan akan tepat untuk melonggarkan kebijakan pada pertemuan berikutnya," kata ringkasan tersebut.
Pasar sepenuhnya memperhitungkan pemotongan pada September, yang akan menjadi yang pertama sejak pelonggaran darurat di awal krisis Covid.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa "beberapa [peserta pertemuan] mengamati bahwa kemajuan terbaru dalam inflasi dan kenaikan tingkat pengangguran telah memberikan kasus yang masuk akal untuk mengurangi kisaran target 25 basis poin pada pertemuan ini atau bahwa mereka bisa mendukung keputusan semacam itu."
Satu basis poin adalah 0,01 poin persentase, sehingga pengurangan 25 basis poin setara dengan seperempat poin persentase.
CNBC INDONESIA RESEARCH
Belanja di App banyak untungnya:
